PDAM Hulu Sungai Tengah Belajar ke Kota Bogor
Oleh: Humas PDAM - dibaca 3345 kali sejak 29/04/2015 08:08:56

KUNJUNGAN: Rombongan DPRD dan Direktur PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) berfoto bersama pejabat PDAM Tirta Pakuan di Ruang Rapat Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, Rabu (29/4). (foto: humas dan sosial)

Predikat lima besar terbaik nasional jadi rujukan DPRD dan PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) studi banding ke PDAM Kota Bogor, Rabu (29/4). Wakil rakyat dan direksi perusahaan air bersih salah satu pemda di Kalimantan Selatan ini ingin bernimba ilmu dari Tirta Pakuan terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM yang sedang digodok.

Rombongan panitia khusus (Pansus) Raperda itu dipimpin Athaillah Hasbi dengan delapan anggotanya. Dia juga mengikutsertakan Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Barabai Kabupaten HST, Rusdi Aziz. Mereka diterima Plt Direktur Teknik (Dirtek) PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, H. Deni Surya Sandjaya yang mewakili Direktur Utama, H. Untung Kurniadi.

Athaillah mengatakan, pihaknya merasa perlu study banding ke PDAM Kota Bogor, karena dinilai sukses mengembangkan usaha, sehingga menjadi salah satu PDAM terbaik di Indonesia. Sementara Rusdi Aziz membeberkan kendala yang dihadapi perusahaan, terutama terkait produksi air dan hubungan pelanggan.

“Di daerah kami, kondisi geografinya jauh berbeda dengan Bogor. Jika di Bogor bisa mengandalkan gaya gravitasi bumi, di Hulu Sungai Tengah hanya bisa menggunakan pompa (pompanisasi), karena banyak area pertambangan,” ungkap Aziz sambil menyebutkan perusahaan yang dipimpinnya mengelola 14 ribu pelanggan.

Sementara itu, Plt Dirtek PDAM Kota Bogor mengingatkan agar direksi Tirta Dharma Barabai tidak mengakomodir karyawan titipan, terutama yang tak sesuai kebutuhan perusahaan. “Ini akan sangat mengganggu perusahaan, baik secara operasional maupun kondisi keuangan,” kata Deni.

Deni juga menyarankan Aziz agar membentuk bagian Hubungan Pelanggan. Selain untuk memenuhi Peraturan Perintah No 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), juga bisa menangani keluhan dari pelanggan. Karena dalam draft raperda PDAM itu, urusan pelanggan ditangani Administrasi Keuangan.

“Sesuai peraturan pemerintah, setiap PDAM yang memiliki pelanggan di atas 10 ribu, harus memiliki bagian Hubungan Pelanggan. Kalau hanya ditangani staf di bagian Administrasi Keuangan, ini pasti akan menyulitkan perusahaan,” kata Deni.(humas dan sosial)