PDAM Gandeng Kejaksaan Tagih Piutang Macet
Oleh: Humas PDAM - dibaca 4735 kali sejak 13/05/2015 16:24:16

KESEPAKATAN BERSAMA: Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, H. Untung Kurniadi (kiri) dan Kajari Bogor, Katarina Endang Sarwestri menandatangani kesepakatan bersama di Aula Kejari Bogor, Rabu (13/5/2015). (foto: humas dan sosial)

PDAM Kota Bogor menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor untuk percepatan penyelesaian piutang macet dari para eks pelanggan (ekspel). Para ekspel tak bertanggungjawab ini sangat merugikan karena menghambat arus kas (cash flow) pada perusahaan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor itu.

Akselerasi penyelesaian piutang macet ini jadi salah satu bagian dalam pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), antara PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor dengan Kejari Bogor. Penandatanganan perpanjangan kesepakatan bersama ini berlangsung di Aula Kejari Bogor, Jalan Juanda No 6 Kota Bogor, Rabu (13/5/2015).

Penandatanganan kesepakatan bersama ini dilakukan pimpinan kedua instansi, yakni Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, H. Untung Kurniadi dan Kepala Kejari Bogor, Katarina Endang Sarwestri.

Untung mengatakan, kerjasama ini sangat penting bagi PDAM, terutama untuk mengatasi masalah-masalah Hukum Perdata. Salah satu yang ditonjolkan adalah terkait penanganan piutang macet dari ekspel.

“Terus terang, masalah piutang macet ini cukup rumit mengatasinya. Makanya, kami meminta bantuan konsultasi hukum dengan Kejaksaan Negeri Bogor. Karena piutang macet dari ekspel ini sangat merugikan perusahaan,” kata Untung.

PDAM pun banyak mendapatkan rekomendasi terkait standard operating procedure (SOP) yang berlaku di Tirta Pakuan. “Ada revisi terhadap pedoman pengadaan barang dan jasa. Sekarang sudah masuk tahap konsultasi dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) di Jakarta,” ungkap Untung.

Pria yang pernah menjabat Direktur Umum PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor ini pun merasa terbantu dengan kerjasama ini. “Kesepakatan bersama ini sangat berarti bagi kami, karena kami punya payung hukum dalam meminta pendapat hukum dan rekomendasi terkait pelaksanaan Good Corporate Governance di PDAM,” lanjut Untung.

Perjanjian ini pun dapat menjadi alat untuk menghindari karyawan PDAM dari praktek-praktek bisnis yang tidak sehat. “Kami berharap Bu Kajari tidak bosan-bosan mengingatkan kami, jika melihat ada praktek-praktek usaha yang kurang baik,” kata Untung lagi.

Di pihak lain, Katarina mengatakan, Kejari Bogor sangat senang dapat terus bekerjasama dengan PDAM, terutama terkait penanganan masalah Hukum Perdata dan TUN. “(Penandatanganan) Ini adalah perpanjangan dari MoU sebelumnya. Hal yang baik memang harus kita teruskan. Kami berterima kasih kepada PDAM karena berkenan meneruskan kerjasama yang telah terjalin,” kata Katarina.

Mantan Kajari Karawang iniberharap, kerjasama kali ini lebih bermakna dan lebih greget. “Kami juga banyak memberikan rekomendasi terkait SOP. Kami pun siap memberikan pendampingan kepada PDAM jika menghadapi masalah-masalah Hukum Perdata dan TUN,” tutur wanita yang pernah bertugas di Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI ini. (humas dan sosial)

SEMANGAT BARU: Direksi dan jajaran managemen PDAM Kota Bogor berpose bersama Kajari Bogor. (foto: humas dan sosial)