Binamarga Pusat Siap Tanggung Biaya Relokasi Pipa Bocimi
Oleh: Humas PDAM - dibaca 4575 kali sejak 26/01/2016 06:16:02

PEMBAHASAN BOCIMI: DIrut PDAM Kota Bogor memimpin rapat pembahasan relokasi tol Bocimi di kantor PDAM Kota Bogor, Senin (25/1). (foto: humas dan sosial)

AKHIRNYA, pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan akan menanggung biaya relokasi pipa transmisi Tangkil milik PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor yang dilalui tol Bogor Ciawi Sukabumi (Bocimi). Kesediaan itu disampaikan Ketua Tim Pengadaan Tanah Ruas Jalan Tol Ciawi Sukabumi Bambang Suharto pada rapat pembahasan Tol Bocimi di kantor PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor, kemarin.

Dalam rapat yang digagas Dirut PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor itu, hadir Bambang selaku Ketua Tim Pengadaan Tanah, Deputy PT TJT Imam Sofjanto, Direktur Utama PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor Untung Kurniadi dan Direktur Teknik Deni Surya Senjaya.

Ketua TPT Bambang selain menyatakan kesediaannya menanggung biaya relokasi, juga akan menyediakan tanah milik PDAM Tirta Pakuan yang terkena proyek tol Bocimi dengan tanah pengganti sesuai spesifikasi PDAM Tirta Pakuan.

“Pada prinsipnya pemerintah tidak ingin merugikan siapapun, termasuk masyarakat Bogor yang menjadi pelanggan PDAM. Kami akan tanggung biaya relokasi pipa PDAM dan menyediakan tanah pengganti untuk tanah PDAM yang terkena proyek tol Bocimi,” kata Bambang.

Sementara Deputy PT TJT Imam Sofjanto menyerahkan sepenuhnya kebijakan penggantian tersebut kepada Binamarga. “Kami akan laksanakan sesuai kebijakan pemerintah. Jika diperintahkan untuk ganti tentunya sesuai ketentuan,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Dirut Untung pun menyambut dengan baik. Untung pun kembali menegaskan dukungannya terhadpa program pemerintah pusat untuk membangun jalan tol Bocimi. Hanya saja jangan sampai masyarakat Bogor yang menjadi pelanggan PDAM dirugikan dengan pembangunan tersebut. Maka untuk menawarkan untuk relokasi pipa dilakukan secara simultan. Baik bisa dilakukan oleh PT TJT dengan pengawasan dari petugas PDAM.

“Atau bisa juga pembiayaannya dari TJT dan dilaksanakan oleh PDAM,” kata Untung. (humas dan sosial)